Ayo Dukung Pemerintah Agar Surabaya Bebas Oplosan

Oplosan telah membunuh puluhan pemuda di kota Surabaya. Kita tidak mau lagi teman, saudara-saudara kita "terbunuh" lagi gara-gara oplosan.

Beberapa teman dan rekan saya, ada yang mahasiswa, ada juga yang pemuda, telah menaruh harapan besar dengan mendesak agar Gubenur Jawa Timur Soekarwo menyetujui Raperda Pelarangan Total Minuman Beralkohol di kota Surabaya. Kami sangat mengapresiasi upaya tersebut. Niat baik atas dasar kecintaannya pada kota Surabaya, yang pluralis dan terbuka. 

Namun tentu manusia tentu tidak luput dari lupa. Memang ingatan terkadang sukanya terbatas.  Begini kawan, pelarangan total minuman beralkohol justru akan meningkatkan peredaran oplosan. Di Propinsi Jawa Barat, misalnya daerah yang memiliki Perda pelarangan total justru jumlah korban oplosan jauh lebih besar dibandingkan Propinsi Jawa Timur.

Dalam tesis berjudul Air Api di mulut Ciliwung : Sistem Produksi dan Perdagangan Minuman Beralkohol di Batavia tahun 1873 – 1898 yang dilakukan mahasiswa pasca sarjana jurusan Sejarah Universitas Gajah Mada Yogyakarta, Yusana Susanti menyebutkan oplosan sendiri sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Kolonial Belanda tahun 1873. Pada tahun itu, Pemerintah Kolonial Belanda melakukan intervensi besar-besaran terhadap system produksi, distribusi, ekspor-impor dan seluruh aktifitas terkait konsumsi minuman beralkohol.

Namun pada tahun 1898, regulasi itu pun dicabut karena pengawasan yang ketat itu menyebabkan dampak perdagangan oplosan dan minuman beralkohol illegal. Beberapa tahun kemudian, di Amerika Serikat melahirkan Alcapone dan mafia sebagai akibat regulasi pelarangan minuman beralkohol

Dengan demikian regulasi yang melarang total penjualan minuman beralkohol bukanlah solusi untuk melawan peradaran oplosan. Regulasi pelarangan total justu membuat negara justru kehilangan kendali untuk menjamin keamanan konsumsi masyarakatnya.  

Dengan demikian negara harus mengendalikan peredaran minuman beralkohol agar jangan sampai minuman beralkohol menjadi praktik pungli oknum aparat dan ormas,  juga jangan sampai pasarnya dikuasai oleh mafia.